LaranganTrukMasukTol

Baru-baru ini pemerintah mengusulkan kebijakan yang melarang truk melintasi tol dalam kota Jakarta. Mereka mengatakan bahwa sumber kemacetan ataupun lambatnya laju kendaraan di tol dalam kota Jakarta dikarenakan banyaknya truk-truk berjalan lambat yang melintasi ruas tol ini.

Awalnya kebijakan ini sempat diujicobakan selama 1 minggu terkait pelaksanaan KTT Asia-Afrika. Truk dilarang masuk jalan tol dalam kota pada jam 05.00 sampai 22.00. Selama 1 minggu itu, laju kendaraan di jalan tol dalam kota meningkat dari kisaran 13-18 km/jam menjadi 30-40 km/jam. Para pengguna jalan tol dalam kota juga merasa terpuaskan dengan hal tersebut.

Atas dasar itu, pemerintah berencana untuk mempermanenkan kebijakan ini. Para pengguna jalan tol yang umumnya adalah kendaraan pribadi juga sepakat dan mendukung penuh kebijakan larangan truk masuk tol dalam kota pada jam 05.00 sampai jam 22.00 tersebut.

Macet jalan tol dalam kota Jakarta, gara-gara truk?

Sepintas, kebijakan ini memang pro rakyat. Menguntungkan bagi kedua belah pihak: pemerintah selaku pemegang kebijakan, dan masyarakat selaku pengguna jalan tol. Jalan tol pun menjadi terbebas dari macet. Namun jika ditilik lebih jauh lagi, ternyata kebijakan ini hanya menguntungkan beberapa pihak saja, bersifat sementara dan bukanlah solusi terbaik.

Mengapa demikian? Di satu sisi, pengguna kendaraan pribadi senang dengan kebijakan ini karena waktu mereka tidak terbuang sia-sia saat melintasi jalan tol. Di sisi lain, para pengemudi truk dan industri yang terkait dibelakangnya tentunya tidak senang karena mereka perlu memutar jalan yag memakan jarak yang hampir 2 sampai 3 kali lipat lebih jauh.

Ya dari situ terlihat jelas bahwa ini sebatas pertentangan kepentingan antara pengguna kendaraan pribadi dengan para pengusaha truk. Tapi apakah hanya sebatas di situ saja? Ternyata tidak hanya sebatas itu.

Melarang truk melintasi tol dalam kota sepanjang jam 05.00 sampai 22.00 ternyata justru menimbulkan banyak permasalahan baru. Tidak hanya dari keluhan pengemudi truk yang mesti memutar jalan, tapi juga merambat ke hal-hal lainnya. Mari kita bahas satu-persatu.

 1. Dari sisi pengusaha truk.


Disini bukan bermaksud untuk membela para pengusaha truk. Tapi mari kita lihat apa yang terjadi berdasarkan analisis berikut ini.

Ketika truk diminta untuk memutar jalan yang jaraknya lebih jauh, otomatis cost dari truk tersebut akan meningkat, termasuk direct cost maupun indirect cost nya. Tidak hanya dari bahan bakar dan penggunaan ban tapi juga dari maintenance truk itu sendiri. Karena dengan memutar jalan, 1 ritase truk yang normalnya dapat ditempuh dengan jarak x km dan waktu tempuh a jam, meningkat menjadi x+y km dan waktu tempuh a+b jam. Mau tidak mau, hal ini mempengaruhi cost yang dihasilkan dari truk itu sendiri. Biaya untuk 1 ritase sebuah unit truk menjadi lebih besar.

Kita selaku masyarakat umum bisa berkata, “Ya itu lah resiko yang harus dihadapi oleh mereka para pengusaha truk”. Tapi ternyata, tidak sesimpel itu. Iya, kenaikan cost per ritase adalah resiko dari para pengusaha truk. Namun yang perlu disadari adalah bahwa para pengusaha truk tidak mau menanggung beban cost itu sendirian: mereka akan membebankannya ke customer dengan cara menaikkan biaya.

2. Dari sisi industri pengguna jasa truk


Siapa customer dari para pengusaha truk? Bermacam-macam. Mereka adalah industri yang menggunakan jasa truk untuk mengantar atau mendistribusikan produk-produk mereka. Karena biaya distribusi menjadi semakin besar, sekali lagi mereka juga tidak mau menanggung beban itu sendirian. Mereka akan membebankannya kepada customer produk-produk mereka dengan cara menaikkan harga jual.

Selain dari biaya industri, kebijakan ini juga mempengaruhi lead time dari suatu industri, khususnya untuk industri manufaktur. Sejatinya mereka telah memiliki schedule sendiri terkait kapan komponen yang dibawa truk datang sehingga mereka bisa mulai memproduksi, atau kapan truk datang untuk membawa produk mereka ke konsumen. Akibat larangan truk masuk tol dalam kota yang membuat truk mesti memutar jauh, otomatis lead time mereka akan meningkat dan perlu ada re-schedule terkait perubahan ini. Jika ada biaya yang keluar akibat meningkatnya lead time, tentunya mereka akan membebankan itu semua kepada customer dengan cara menaikkan harga jual.

 3. Dari sisi konsumen atau masyarakat umum.


Siapa customer dari industri pengguna jasa truk? Masyarakat pada umumnya, termasuk kita semua. Sebagaimana diutarakan sebelumnya, melarang truk masuk tol dalam kota mengakibatkan meningkatnya biaya ritase per unit truk. Meningkatnya biaya ritase mengakibatkan meningkatnya biaya yang mesti dikeluarkan perusahaan pengguna jasa truk untuk mendistribusikan produknya. Meningkatnya biaya distribusi mengakiatkan meningkatnya harga jual dari produk itu sendiri. Meningkatnya harga jual produk mengakibatkan masyarakat atau konsumen perlu mengeluarkan uang lebih untuk membeli produk tersebut.

Analoginya seperti ini. Kita adalah konsumen dari produk X. Produk X menggunakan perusahaan logistik Y untuk mengantar dan mendistribusikan produk-produknya. Ketika larangan truk masuk tol dalam kota diberlaksanakan, perusahaan logistik Y membebankan biaya tambahan yang keluar akibat kebijakan ini kepada perusahaan produk X. Karena harga yang diberikan perusahaan logistik Y menjadi besar, mau tak mau harga produk X pun mengalami peningkatan. Dan ujung-ujungnya, kita selaku konsumen produk X perlu mengeluarkan uang yang lebih besar untuk membeli produk X tersebut.

Jadi sekalipun truk-truk yang melintasi jalan tol dalam kota itu tidak memiliki hubungan langsung dengan masyarakat, disadari ataupun tidak disadari kebijakan larangan truk masuk tol dalam kota memiliki kaitan dengan masyarakat pada umumnya.

4. Dari sisi masyarakat umum yang bukan pengguna tol.


Disini terlihat jelas bahwa kebijakan larangan truk masuk tol dalam kota memiliki efek besar bagi mereka, masyarakat umum yang tidak menggunakan jalan tol. Dengan melarang truk masuk tol dalam kota, otomatis truk memutar lewat tol lingkar luar atau menggunakan jalan non-tol.

Ketika truk melintasi jalan non-tol, jelas muncul banyak permasalahan yang terjadi. Pertama, ini hanya sekedar pengalihan kapasitas kendaraan: truk yang biasa melintas di jalan tol beralih melintasi jalan non-tol, sehingga volume kendaraan yang melintasi jalan tol berkurang dan jalan non-tol menjadi meningkat. Akibatnya kemacetan muncul di jalan non-tol.

Kedua, pengguna jalan non-tol adalah masyarakat yang majemuk dan beragam, Berbeda dengan jalan tol yang hanya milik kendaraan pribadi roda 4, jalan non tol adalah milik semuanya: pengendara motor, sepeda, angkot, bus, kendaraan umum, bahkan termasuk pedagang yang membawa gerobak ataupun pejalan kaki. Hal-hal yang tidak bisa ditemui di jalan tol.

Ketika truk melintasi jalan non-tol, mereka lah yang mengalami efeknya, Dan sejatinya merekalah mayoritas pengguna jalan, bukan kendaraan pribadi roda 4 yang melintas di jalan tol. Bukan hanya dari kemacetan saja, tapi juga dari polusi yang mereka terima akibat berhadapan face to face dengan truk ataupun kerusakan jalan raya akibat meningkatnya volume kendaraan yang melintas.

***

Melihat hal-hal tersebut, sepintas terbersit pikiran bahwa truk berada di pihak yang salah dan sebaiknya memang jumlah truk dibatasi saja. Tapi sekali lagi, tidak sesimpel itu. Kenapa? Karena truk termasuk salah satu garda depan kemajuan perekonomian Indonesia.

Truk tidak berjalan tanpa tujuan. Umumnya mereka membawa komoditas ekonomi. Fungsi truk di dalam supply chain adalah untuk mengantar produk dari pabrik ke gudang, atau mengantar produk dari gudang ke konsumen. Semakin banyak truk yang beredar di jalanan, artinya semakin banyak komoditas yang sedang dalam perjalanan untuk memenuhi kebutuhan konsumen, artinya perekonomian sedang berkembang. Membatasi atau menghalangi laju truk sama artinya dengan menghambat pertumbuhan ekonomi.

Truk, garda depan pembangunan bangsa

Jadi dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemerintah melarang truk masuk tol dalam kota dirasa perlu ditinjau kembali. Kebijakan tersebut hanya menguntungkan para orang kaya pengguna mobil pribadi yang melintasi jalan tol saja. Sejauh ini, fungsi truk untuk membawa komoditas ekonomi belum dapat digantikan oleh tools apapun. Sementara fungsi mobil pribadi untuk membawa individu ke tempat kerja (atau untuk rekreasi/non-kerja) masih dapat digantikan oleh transportasi umum.

Kalaupun memang itu sudah menjadi cara terakhir, maka yang perlu diperhatikan adalah pembatasan jam: tidak perlu sepanjang jam 05:00 sampai 22:00. Jika tujuannya adalah mengatasi macet di jam kerja, maka cukuplah truk dilarang masuk tol dalam kota selama 3 jam di pagi hari dan 3 jam di sore hari, sehingga para pengusaha truk dan industri pengguna jasa truk bisa memutar otak untuk tetap produktif di 6 jam itu.

Meskipun sejatinya, solusi untuk mengurangi kemacetan di Jakarta adalah: dengan cara memindahkan pusat pemerintahan keluar jauh dari Jakarta. Masalahnya bukanlah bisa atau tidak bisa, tetapi hanyalah mau atau tidak mau. Mau mau mau?

Depok, 20 Mei 2011, 14:18

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s